Sejarah PA Larantuka

Sesuai penetapan Menteri Agama RI No. 5 tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah di Sulawesi, Nusa Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, maka dibentuklah Pengadilan Ende yang mewilayahi Pulau Flores. Dalam perkembangan selanjutnya, terbitlah keputusan menteri agama RI No. 95 tahun 1982 tentang pembentukan cabang Pengadilan Agama / Mahkamah syariah Propinsi serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah. Keputusan mana Pengadilan Agama Larantuka diberi tugas menyelenggarakan dan menyelesaikan perkara-perkara dari wilayah hukumnya, diikuti Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96 tahun 1982 tentang pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam keputusan tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dibentuk untuk memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada masyarakat pencari keadilan, dan sesuai klasifikasi penentuan kelas Pengadilan dalam keputusan Menteri Agama Ri No. 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah Propinsi dan Pengadilan Agama serta Pengadilan Agama / Mahkamah syariah, wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka meliputi wilayah Kabupaten Flores Timur.

Dengan terbentuknya Pengadilan Agama Larantuka, dalam operasional awalnya masih menggunakan gedung Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Larantuka hingga berdirinya bangunan Gedung Pengadilan Agama Larantuka yang diserah terimakan pada tanggal 29 November 1985. Pada saat Pengadilan Agama Larantuka beroperasi hingga tahun 2001, wilayah hukumnya cukup luas, dikarenakan wilayah Kabupaten Flores Timur meliputi pulau Lembata. Dalam perkembangannya, untuk pulau Lembata dibentuk Kabupaten tersendiri sebagai bentuk pemekaran Kabupaten, sekaligus berdirilah Pengadilan Agama Lewoleba yang mewilayahi Kabupten Lembata. Maka sejak berdirinya Pengadilan agama Lewoleba, wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka menjadi berkurang.